Kenaikan Iuran BPJS Harus Dikaji

Kenaikan Iuran BPJS Harus Dikaji

Upaya untuk mengatasi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan selama ini. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengkaji secara mendalam mengenai rencana menaikan iuran atau premi BPJS.

“Memberikan penjelasan apakah premi yang diterapkan selama ini menjadi salah satu penyebab defisit dan menaikkan premi menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi defisit yang dialami BPJS Kesehatan,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/2).

Bambang juga mendorong Kemenkes bersama BPJS Kesehatan untuk memperhitungkan secara cermat besaran premi BPJS yang akan ditetapkan dengan kemampuan bayar masyarakat.

BACA JUGA:  Cara Jitu Berhenti Merokok

“Agar jika kebijakan tersebut diterapkan tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar iuran,” tegasnya.

Rencana penye­suaian nilai premi atau iuran BPJS Kesehatan dilakukan se­telah pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Penye­suaian premi ini terpaksa di­lakukan mengingat kondisi ke­uangan BPJS Kesehatan yang terus defisit.

“Selama ini, preminya ter­lalu murah dibanding dengan service-nya, atau biaya layan­annya. Karena itu harus dise­suaikan. Mungkin tahun depan atau setelah pemilu harus kita evaluasi ulang preminya,” kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla sebelumnya.

BACA JUGA:  BPJS Bermasalah, GP Farmasi Mulai Teriak

Wapres mengatakan, de­ngan premi yang terlalu murah dan terlalu luas cakupan layan­an kesehatannya, maka kon­disi anggaran BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Apa­bila kondisi tersebut dibiarkan, maka tidak menutup kemung­kinan akan terjadi kebangkrut­an seperti yang dialami negara Yunani pada 2015(cr-2)

Share this...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *